.jpg)
Kabar Sulsel - Perseteruan yang melibatkan dua advokat senior, yakni Hotman Paris Hutapea dan Lucas dari firma hukum Lucas & Partners, menjadi perhatian publik setelah perbedaan pandangan hukum keduanya dalam perkara sengketa yang melibatkan PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) dan pihak yang berkaitan dengan MNC Asia Holding berkembang ke ruang publik. Polemik tersebut tidak hanya menjadi perbincangan di kalangan praktisi hukum, tetapi juga ramai dibahas masyarakat luas melalui berbagai platform media sosial dan pemberitaan nasional.
Perdebatan yang berlangsung secara terbuka tersebut memunculkan beragam tanggapan. Sebagian publik melihatnya sebagai bagian dari dinamika pembelaan hukum yang lazim terjadi dalam perkara bernilai besar, sementara sebagian lainnya menilai bahwa konflik yang terlalu terbuka berpotensi menggeser perhatian masyarakat dari substansi sengketa yang sedang diperiksa menuju persoalan personal antar kuasa hukum.
Perkara yang menjadi latar belakang polemik tersebut sendiri berkaitan dengan sengketa hukum yang memiliki nilai ekonomi signifikan dan telah menyita perhatian dunia usaha nasional. Dalam perkara semacam itu, perbedaan strategi litigasi dan argumentasi hukum antar tim kuasa hukum merupakan sesuatu yang lazim terjadi dalam sistem peradilan yang memberikan ruang bagi masing-masing pihak untuk mempertahankan hak dan kepentingan hukumnya.
Menanggapi fenomena tersebut, Advokat Andi Akbar Muzfa, SH menilai bahwa perbedaan pandangan hukum antara para advokat dalam suatu perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses penegakan hukum yang sehat dan demokratis.
“Setiap advokat memiliki hak dan kewajiban untuk membela kepentingan hukum kliennya secara maksimal sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, adanya perbedaan strategi, interpretasi hukum, maupun konstruksi argumentasi dalam suatu perkara merupakan hal yang wajar dalam praktik litigasi,” ujar Andi Akbar Muzfa dalam keterangannya, Minggu (25/5).
Menurutnya, dalam perkara yang melibatkan nilai transaksi besar maupun kepentingan korporasi yang kompleks, perdebatan hukum sering kali berlangsung sangat tajam karena masing-masing pihak berupaya meyakinkan pengadilan mengenai kebenaran dalil yang diajukan.
Kondisi tersebut, lanjutnya, justru merupakan bagian dari mekanisme hukum yang memungkinkan setiap argumentasi diuji secara terbuka melalui proses pembuktian di persidangan.
“Peradilan dibangun atas prinsip adversarial system, di mana masing-masing pihak diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan argumentasi dan alat bukti. Perbedaan pandangan hukum tidak boleh langsung dipersepsikan sebagai sesuatu yang negatif selama tetap berada dalam koridor hukum dan profesionalitas,” jelasnya.
Meski demikian, Andi Akbar Muzfa mengingatkan bahwa profesi advokat memiliki kedudukan yang berbeda dibanding profesi lainnya karena advokat merupakan salah satu unsur penting dalam sistem penegakan hukum.
Sebagai profesi yang dikenal sebagai officium nobile atau profesi yang mulia, advokat tidak hanya dituntut memiliki kemampuan hukum yang baik, tetapi juga diwajibkan menjaga kehormatan, integritas, dan martabat profesi dalam setiap tindakan maupun pernyataan yang disampaikan kepada publik.
Menurutnya, ketika perbedaan pandangan hukum berkembang menjadi polemik yang terlalu personal dan berlangsung secara terbuka di ruang publik, maka terdapat risiko terjadinya pergeseran fokus dari substansi hukum perkara yang sedang diperiksa.
“Perdebatan hukum adalah hal yang wajar, tetapi ketika perhatian publik lebih banyak tertuju pada konflik personal dibandingkan substansi perkara, maka tujuan utama pencarian keadilan dapat menjadi kabur di mata masyarakat,” katanya.
Ia menilai bahwa ruang yang paling tepat untuk menguji argumentasi hukum tetap berada di dalam proses peradilan. Pengadilan merupakan forum resmi yang dibentuk oleh negara untuk memeriksa, menilai, dan memutus suatu perkara berdasarkan fakta, alat bukti, serta ketentuan hukum yang berlaku.
Dalam forum tersebut, seluruh dalil yang diajukan para pihak akan diuji secara objektif oleh majelis hakim tanpa dipengaruhi oleh opini yang berkembang di luar persidangan.
“Pengadilan adalah tempat untuk membuktikan siapa yang memiliki argumentasi hukum yang lebih kuat. Setiap dalil, dokumen, keterangan saksi, maupun alat bukti lainnya akan diperiksa secara profesional berdasarkan hukum acara yang berlaku,” ujarnya.
Andi Akbar Muzfa juga menyoroti perkembangan era digital yang membuat setiap pernyataan publik dari tokoh hukum dengan mudah menyebar dan menjadi konsumsi masyarakat luas dalam waktu singkat. Menurutnya, kondisi tersebut menuntut kehati-hatian yang lebih besar dari setiap praktisi hukum dalam menyampaikan pendapat di ruang publik.
Ia menilai bahwa kebebasan menyampaikan pandangan hukum tetap harus diimbangi dengan tanggung jawab profesional agar tidak menimbulkan persepsi yang dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegakan hukum.
“Advokat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan membela kepentingan kliennya. Namun komunikasi publik harus tetap dijaga agar tidak menimbulkan kesan bahwa proses hukum sedang dipertarungkan di luar mekanisme peradilan yang sah,” katanya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap profesi advokat sangat bergantung pada kemampuan para praktisi hukum dalam menjaga integritas dan etika profesinya. Oleh karena itu, setiap perbedaan pandangan seharusnya disikapi sebagai bagian dari dinamika profesi yang sehat dan tidak berkembang menjadi konflik yang merusak citra penegakan hukum.
Menurutnya, masyarakat juga perlu memahami bahwa keberadaan advokat bukan semata-mata untuk memenangkan perkara, melainkan untuk memastikan setiap warga negara memperoleh hak atas pembelaan hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh konstitusi.
“Advokat adalah bagian dari sistem peradilan. Karena itu, profesionalitas, etika, dan penghormatan terhadap proses hukum harus selalu menjadi landasan utama dalam menjalankan profesi,” tegasnya.
Andi Akbar Muzfa berpandangan bahwa polemik yang muncul dalam perkara CMNP dan pihak yang berkaitan dengan MNC Asia Holding seharusnya menjadi pengingat penting bagi seluruh praktisi hukum mengenai pentingnya menjaga keseimbangan antara semangat pembelaan terhadap klien dan kewajiban menjaga kehormatan profesi.
Ia berharap seluruh pihak yang terlibat dalam perkara tersebut tetap mengedepankan argumentasi hukum yang objektif serta menghormati mekanisme peradilan yang sedang berjalan.
“Perbedaan pandangan hukum merupakan bagian dari dinamika sistem peradilan yang sehat. Namun yang paling penting adalah bagaimana seluruh pihak tetap menempatkan hukum, etika profesi, integritas, dan penghormatan terhadap proses peradilan sebagai fondasi utama dalam menyelesaikan setiap sengketa,” tutup Andi Akbar Muzfa.
(Amalia Nasir 25/05)
